Anton Sutrisno, berbagi ide dan gagasan

http://www.antonsutrisno.webs.com

Mimbar Bebas Post New Entry

Realisasi UU Zakat

Posted by Anton Sutrisno on August 21, 2008 at 9:02 AM

Oleh Anton Sutrisno

 

Umat Islam di Indonesia patut bersyukur Kepada Allah SWT, cita-cita untuk melaksanakan syariat Islam di tanah air sedikit demi sedikit dapat terwujud. Meski tujuh kata Piagam Jakarta masih ditolak oleh Parlemen. Khususnya dalam bidang ekonomi, sejak adanya undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah mendorong berdirinya bank berlandaskan sistem syariah. Saat ini telah disyahkan UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan UU No 17 Tahun 2000 tentang perpajakan. Berlakunya UU No 38 tahun 1999 dan UU No 17 Tahun 2000 saling komplementer. Intinya, adalah zakat dapat mengurangi biaya pajak. Artinya, jika zakat sudah ditunaikan, maka beban atau kewajiban seseorang atau perusahaan dalam membayar pajak berkurang.

Keberhasilan ini harus ditanggapi secara positif oleh seluruh Umat Islam. Kerja yang lebih keras menanti di hadapan. Kegagalan pelaksanaan UU tersebut akan memperburuk citra syariah khususnya citra ekonomi syariah.

 

Di sektor perbankan, ekonomi syariah telah menunjukkan kinerja yang luar biasa, pada saat banak konvensional berjatuhan, mereka semakin berkibar. Ini merupakan fakta bahwa lembaga keuangan syariah (BMI, BPRS maupun BMT) tidak terpengaruh secara langsung oleh krisis moneter. Keberhasilan ini akan semakin gemilang dengan berjalannya UU Zakat.

 

Umer Chapra dalam bukunya Islam and Economic Challange, mengatakan ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian untuk melaksanakan zakat. Pertama, zakat berbeda dengan pajak. Zakat merupakan kewajiban individu muslim terhadap Allah SWT secara mutlak. Sedangkan pajak merupakan kewajiban warga negara. Nafkahkan sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (QS 57:7). Manipulasi wajib pajak hingga tidak diketahui oleh aparat negara tidak memperoleh sanksi, sedangkan manipulasi zakat akan dibalas oleh Allah di akhirat. Zakat merupkan rukun Islam.

Penolakan atau pengabaian terhadap pembayaran zakat akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi keislaman seseorang. Sebagaimana hadist Bukhori menyebutkan, Bukanlah seorang muslim sejati yang makan kenyang sementara tetangganya lapar.

 

Kedua, zakat yang diberikan kepada orang miskin bukanlah merupakan hadiah. Allah pemilik sesungguhnya, orang kaya merupakan pemegang amanat (QS 57:7). Disamping itu orang miskin juga tidak perlu merasa malu menerima zakat, sebab itu adalah hak mereka yang telah ditetapkan Allah di dalam harta orang kaya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang msikin yang meminta dan bagi yang tidak punya apa-apa yang tidak mau meminta (QS 70: 24-25).

 

Orang miskin bebas menentukan untuk apa zakat tersebut dipergunakan. Zakat menjadi suatu tambahan pendapatan yang permanen hanya untuk mereka yang tidak mampu memperoleh pendapatan yang cukup melalui usahanya. Sedang yang lain, harus digunakan hanya untuk memberikan bantuan sementara bersamaan dengan penyediaan sumber-sumber penting, pelatihan, keterampilan, peralatan dan penyediaan bahan-bahan yang berguna untuk menjadikan mereka mampu memperoleh penghidupan yang cukup.

 

Ketiga, zakat tidak membebaskan negara Islam untuk mengambil langkah-langkah fiskal dan skema redistribusi pendapatan dan ekspansi peluang pekerjaan dan usaha. Maka, zakat bukan merupakan perlindungan asuransi sosial untuk pengangguran, kecelakaan, usia lanjut dan kesehatan melalui pemotongan upah dan gaji. Juka bukan pengganti sumbangan bencana alam.

 

Keempat, zakat harus memberikan pengaruh penginkatan dana investasi. Pemilikan atau penimbunan harta, emas, uang deposito akan berkurang, karena jika sampai hisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Lama-kelamaan harta tersebut akan habis jika tidak diinvestasikan. Ingat, perhitungan zakat adalah dua setengah persen dari total deposito plus bagi hasil! Pemilihan yang paling baik adalah menjadikan hata tersebut produktif melalui investasi.

 

Keempat saran Umer Chapra tersebut berkaitan dengan penggunaan zakat. Permasalahan yang cukup penting dan perlu memperoleh jawabannya adalah bagaimana mekanisme pengumpulan zakat tersebut? Apakah hanya akan menunggu dari kesadaran muslim yang beriman, atau ada tindakan tegas terhadap muslim yang menolak atau enggan membayar zakat sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar khalifah yang pertama. Haruskah pemerintah mengaudit kekayaan warga negara yang diduga telah mencapi hisabnya? Bagaimana mekanisme penarikan zakat uang yang tersimpan dalam bentuk deposito di berbagai bank? perlukah intervensi pemerintah lebih jauh dalam pelaksanaan zakat ini?

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab jika akan merealisasikan UU No 38 Tahun 1999. Maka dipandang penting adanya kelembagaan khusus yang menangani zakat di lembaga eksekutif. Lembaga itu sebaiknya berada di bawah Departemen Agama karena lebih ditekankan pada aspek moralitas bukan sekedar finansial belaka. Adanya usulan dibentuk Dirjen Zakat cukup realistis untuk menjawab tantangan kedepan. Pada prakteknya pengelolaan zakat tetap memperhatikan semangat otonomi daerah. Baziz tingkat nasional sebagai koordinator.

 

Distibusi zakat lintas regional tetap dimungkinkan terutama di wilayah kantong-kantong kemiskinan. Persiapan mendasar adalah meingkatkan manajerial dan skill pengelolaan zakat di tingkat nasional dan daerah.

 

Diperlukan orang-orang yang ikhlas berkerja lillahi ta'ala, karena ini adalah ibadah melaksanakan salah satu rukun islam. Mari kita tunggu bersama penerapan UU Zakat. Wallahu 'alam.

 

 

(Penulis adalah Staf Pusat Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil (P3KPK) Universitas Bengkulu)

 

 

Dimuat pada Harian Semarak, Sabtu 15 November 2000

Categories: Al Islam

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments

Jejaring Sosial



Waktu Hari ini

Fase Bulan Sekarang

CURRENT MOON

Statistik